Seratus Meter Pun Naik Motor

Kota ini, kota kecil yang dipenuhi sejuta lima cerita. Katanya kota nostalgia, kota bersejarah, kota yang cocok untuk jalan santai. Tapi coba lihat realitasnya: 100 meter ke warung gorengan pun, motor dinyalakan. Kalau bisa, masuk dapur bawa motor juga sekalian.

Dulu, jalan kaki itu bagian dari hidup. Mau ke pasar jalan kaki. Pergi ke sawah jalan kaki. Pergi ke sekolah juga jalan kaki. Bahkan main ke rumah tetangga pun cukup dengan kaki sendiri. Sekarang? Jalan kaki dianggap prestasi luar biasa. Jalan kaki jadi barang langka, bahkan dianggap olahraga berat. Saking jarangnya, orang jogging pun ke lapangan naik motor. Jadi, keringatnya bukan keluar saat lari, tapi pas rebutan parkir.

“Bro, warung depan rumah buka gak ya?”
“Buka. Ayo naik motor.”
“Lho, depan rumah lho!”
“Justru itu, sekalian memanasi mesin motor.”

Begitu kira-kira mini dialog yang makin sering kita dengar. Ironis, kaki yang dulu jadi sahabat sehari-hari kini seperti barang antik: hanya dipakai kalau terpaksa.

Ironi paling kocak, orang berangkat jogging pun sekarang butuh transportasi. Bayangkan, orang ingin olahraga, tapi berangkat ke lapangan naik motor dulu, muter 2 km, baru lari setengah putaran. Pulangnya, naik motor lagi. Alhasil, bensin yang terbakar lebih banyak daripada kalori yang hilang. Mestinya cukup buka pintu rumah, melangkah, lalu mulai lari kecil, kan?

Dulu pula, orang mau makan bakso mesti keluar rumah, jalan kaki menuju warung bakso, ketemu banyak orang, bicara dan ketawa bareng orang lain. Sekarang? Tinggal pesan online dari tempat tidur. Nggak ada keringat, nggak ada obrolan, bahkan rela bayar ongkir lebih mahal daripada harga es teh di warung.

Punya kaki, tapi diparkir. Jalan dekat, tapi dipikir. Mager meraja, keringat tersingkir. Asap motor pun jadi zikir.

Seorang pemuda tertangkap kamera, naik motor sejauh 53 meter hanya untuk beli segelas es teh.
Reporter di lapangan melaporkan: “Tersangka beralasan, kalau jalan kaki, nanti sandal jadi kotor.”
Polisi lalu lintas hanya bisa geleng-geleng sambil mencari helm ukuran hati nurani.

Budaya mager tidak lahir dari ruang kosong. Ia tumbuh subur bersama kemajuan teknologi yang katanya ingin memudahkan hidup, tapi sering justru memanjakan malas. Semua serba instan: belanja tinggal klik, makan tinggal pesan, komunikasi tinggal ketik emoji. Akibatnya, gerakan tubuh yang dulu menjadi bagian alami kehidupan-jalan, angkat, angkut-perlahan tergantikan oleh tombol di layar ponsel.

Kendaraan bermotor sebenarnya solusi, tapi berubah jadi candu. Harga kredit yang mudah, bensin yang relatif terjangkau, dan gengsi punya roda dua atau empat, membuat orang enggan lagi pakai kaki. Trotoar jadi sepi, sementara parkiran supermarket sampai tumpah ruah. Ironinya, kadang jarak yang ditempuh motor itu lebih singkat daripada waktu parkirnya. Tapi toh, tetap motor yang menang, bukan kaki.

Mager tidak hanya mengikis keringat, tapi juga mengikis interaksi sosial. Dulu, belanja di pasar berarti ngobrol, bercanda, tawar-menawar. Sekarang, semua diganti dengan notif: “Pesanan Anda sudah diterima driver.” Hubungan manusia bergeser dari tatap mata ke tatap layar. Dan kesehatan? Jangan tanya. Obesitas, penyakit jantung, hingga stres karena kurang bergerak, semua jadi paket lengkap dari budaya mager.

Budaya mager ini bukan sekadar malas jalan.
Ini soal mentalitas: lebih rela macet di parkiran daripada jalan 3 menit. Lebih suka klakson ketimbang sapa-tangan. Lebih suka asap motor ketimbang aroma tanah selepas hujan.

Nenek moyang kita dulu jalan kaki puluhan kilometer merebut kemerdekaan.
Cucu-cucunya sekarang berebut diskon kopi susu… dengan naik motor sampai pintu kafe.

Mungkin suatu hari akan ada kursus resmi:
“Cara Jalan Kaki Tanpa Merasa Repot.”
Lucu? Ya. Ironis? Lebih iya lagi.

Jadi, kapan terakhir kali kamu jalan kaki tanpa alasan “olahraga”? Kalau nggak ingat, mungkin saatnya tanya ke diri sendiri: “Kaki ini masih buat jalan, atau cuma buat memasukkan gigi perseneling dan injak rem?”

Pada akhirnya pula, kota ini penuh jalan, tapi bukan untuk kaki.
Penuh trotoar, tapi jadi tempat parkir.
Kaki hanya jadi aksesori tubuh, sementara motor jadi kaki kedua.

Apakah kita benar-benar sudah merdeka…
atau hanya jadi budak mager bermesin bensin?

Pak Dhe,
catatan senja dari bangku Teras belakang terminal.

Trotoar, PKL dan Rebutan Hidup

Pagi ini aku duduk di sebuah bangku dekat trotoar. Udara masih lembut, tapi suara dunia sudah riuh. Deru kendaraan, klakson, dan… pedagang kaki lima yang sibuk menata gerobaknya. Ada yang menyiapkan tenda dan gerobak bakso, ada yang mulai menyiapkan arang untuk bakar sate, ada yang berjejer dengan aneka gorengan.

Tiba-tiba datang dua petugas Satpol PP. Suasana jadi agak tegang.

Satpol PP: “Pak, Bu, trotoar ini untuk pejalan kaki, bukan buat dagangan.”

Pedagang gorengan: “Lha, pak… pejalan kaki juga jarang lewat sini. Wong yang lapar tiap pagi justru mampir beli gorengan saya.”

Satpol PP: “Aturan tetap aturan, Bu.”

Pedagang (lirih, sambil menunduk): “Aturan bisa kenyangin perut anak saya, pak?”

Aku terdiam. Sungguh, dialog itu menamparku lebih keras daripada klakson bis yang barusan lewat.

Trotoar, tempat yang katanya untuk langkah kaki, tapi justru hangat oleh aroma kopi dan obrolan rakyat. Di atas paving yang kelihatannya rata, keadilan masih retak.

Di satu sisi, kehadiran pedagang kaki lima di trotoar membuat hidup terasa lebih mudah. Pembeli bisa mampir sebentar saat berangkat kerja, menuntaskan lapar dengan cepat, bahkan menjadikan trotoar sebagai ruang perjumpaan. Tapi di sisi lain, pejalan kaki kadang terpaksa berjalan di pinggir jalan karena trotoarnya sempit tertutup gerobak.

Ada ibu yang harus menggendong anak sambil menepi ke aspal, ada lansia yang kesulitan melangkah karena jalannya tersendat. Dilema itu nyata: antara kenyamanan rakyat kecil yang berdagang, atau hak dasar pejalan kaki untuk punya ruang aman.

Berita online pagi ini: Pedagang kaki lima masih harus kucing-kucingan dengan aparat demi sesuap nasi. Di tengah maraknya wacana kota modern, rakyat kecil justru makin kehilangan ruang. Sementara proyek-proyek nasional berskala triliunan rupiah kadang mangkrak tanpa hasil, pedagang gorengan di trotoar tetap berdiri dengan semangat-menyalakan wajan, meski dikejar-kejar aturan.

Kota modern katanya dibangun untuk semua. Gedung-gedung menjulang, trotoar dilebarkan, taman-taman ditata indah. Tapi siapa yang bisa menikmatinya?

Rakyat kecil terusir, sementara penguasa tersenyum di balik laporan sukses pembangunan.

Modernisasi di negeri ini kadang terasa seperti panggung sandiwara: tata lampu gemerlap, tapi pemain utamanya kelaparan di belakang layar.

Ironi bangsa ini: trotoar diperebutkan. Pejalan kaki ingin ruang aman, pedagang ingin ruang hidup, penguasa ingin kota tampak modern. Tapi siapa yang akhirnya kalah? Tentu saja rakyat kecil.

Dan sementara itu, harga sembako terus naik-turun bagai ombak tak menentu. Cabai bisa lebih mahal dari daging, beras yang katanya surplus justru bikin ibu-ibu antre panjang. Pajak kendaraan naik, listrik naik, air naik, semua serba naik—kecuali pendapatan rakyat. Lucunya, di saat rakyat pusing mengatur dompet, wakil rakyat di Senayan bisa berjoget ria merayakan kenaikan tunjangan rumah mereka puluhan juta rupiah.

Di bawah terik matahari, pedagang gorengan harus sembunyi-sembunyi demi sesuap nasi. Di bawah lampu gedung megah, anggota dewan yang terhormat menari tanpa rasa bersalah. Satpol PP bisa angkuh pada rakyat kecil, tapi bisu saat korupsi merajalela. Keadilan sosial, katanya, untuk seluruh rakyat Indonesia. Tapi di jalanan, keadilan itu terasa seperti barang mewah yang hanya bisa ditonton dari balik kaca mobil pejabat.

Ah, trotoar ini seolah cermin negeri: sempit, berebut, penuh luka, tapi tetap jadi tempat orang bercengkerama.

Pak Dhe menutup catatannya sambil menyeruput kopi sachet dari pedagang trotoar, hangatnya sederhana, lebih jujur daripada pidato pembangunan di layar televisi.

Warung Kopi Belakang Terminal

Senja kian merana. Asap rokok bercampur bau kopi hitam menguap pelan dari gelas-gelas kaca. Warung kopi belakang terminal itu tak pernah sepi dari keluh kesah. Meja kayu yang catnya mulai terkelupas jadi saksi obrolan rakyat kecil yang hidupnya makin hari makin terhimpit.

“Listrik naik lagi, Pam ikut-ikutan. Pajak motor juga nambah, katanya buat pembangunan,” ujar seorang sopir angkot sambil menyeruput kopi pahitnya.
“Pembangunan apaan? Jalan bolong masih segitu-gitu aja. Yang dibangun paling gedung baru buat orang-orang joget di Senayan,” sahut kawannya sambil terkekeh getir.

Obrolan itu disambut tawa pahit pengunjung lain. Tawa yang bukan lahir dari lucu, tapi dari kenyataan yang sudah terlalu lama bikin perih.

Di meja sebelah, seorang tukang bakso ikut nyeletuk, “Dulu katanya rakyat kecil jadi prioritas. Nyatanya, penghasilan makin seret, utang warung makin numpuk. Yang di atas malah pesta, joget-joget, dapat tunjangan rumah lima puluh juta. Kita disuruh ikhlas, mereka disuruh puas.”

“Jadi keadilan sosial itu buat siapa, to? Buat rakyat atau buat penguasa?” suara parau seorang bapak tua dengan sarung lusuh menyela.

“Keadilan itu katanya hak semua orang. Tapi kenyataannya, kalau rakyat salah sedikit, hukum datang cepat. Kalau pejabat salah, hukum bisa diajak duduk bareng sambil ketawa.”

“Betul, Pak,” timpal pedagang rokok kecil yang dagangannya sering disita satpol PP. “Saya jualan di trotoar ditendang-tendang, disuruh minggir, katanya merusak keindahan kota. Lah mereka bangun gedung mewah dari uang rakyat, ngutang sana-sini, siapa yang bilang itu merusak masa depan?”

Suasana warung kopi mendadak hening. Hanya terdengar suara bus tua menyalakan mesin. Di dinding warung, kalender kusam bergambar pejabat tersenyum terasa seperti ironi yang menusuk.

“Negara ini adil, kok,” seorang pemuda berkata lirih, nyaris sinis. “Adil karena rakyat selalu kebagian susah, pejabat selalu kebagian senang. Semua sudah bagiannya masing-masing.”

Tawa kecil terdengar, pahit, getir, seperti kopi yang terlalu lama diseduh.

Warung kopi selalu jadi ruang bicara bebas-meski tak ada kamera, tak ada mikrofon, tak ada mimbar. Di sinilah rakyat kecil meluapkan marahnya, canda getirnya, dan tawa pahitnya. Mereka sadar, suaranya jarang sampai ke telinga atas. Bahkan ketika ada yang berani demo, justru ditangkap, dianggap pengganggu ketertiban.

Ironis, bukan? Mereka yang sekadar menyuarakan keadilan harus tidur di kantor polisi. Sementara yang membuat rakyat menjerit bisa tidur nyenyak di rumah dinas ber-AC.

Kopi di warung ini pahit, tapi tidak sepahit kenyataan. Harga gula naik, harga beras melambung, tapi pendapatan tetap jalan di tempat. Para pedagang kecil, sopir angkot, tukang becak, buruh harian-mereka berjuang tiap hari tanpa subsidi istimewa, tanpa jatah tambahan.

Satu kalimat terucap dari mulut seorang bapak tua, lirih tapi menghunjam,
“Kalau rakyat lapar, itu masalah rakyat. Kalau pejabat lapar, itu masalah negara.”

Dan semua terdiam.

Keadilan sosial-yang katanya untuk seluruh rakyat-ternyata hanya kalimat manis di pembukaan undang-undang. Di warung kopi ini, rakyat kecil masih mencari makna kata itu, bertanya-tanya apakah keadilan masih ada, atau sudah ikut jadi komoditas yang dijual beli di meja kekuasaan.

Warung kopi itu mendidihkan kegeraman rakyat. Namun, seperti kopi yang akhirnya habis diteguk, kemarahan itu pun sering menguap bersama asap rokok. Besok pagi, mereka akan kembali lagi-menyambung keluhan yang sama, di negeri yang sama, dengan nasib yang masih begitu-begitu saja.

Karena warung kopi hanyalah tempat rakyat kecil berteriak.
Sementara gedung megah di atas sana, tetap sibuk dengan joget, pesta, dan janji-janji yang tak pernah benar-benar sampai ke meja rakyat.

Pak Dhe, jelang senja di warung kopi belakang terminal.

Bersama muka-muka kusut jelata yang mempertanyakan keadilan bagi penyandang strata yang paling tidak istimewa.

Pasar Tradisional di Tengah Himpitan Zaman

Pagi ini aku menyempatkan mampir ke pasar tradisional. Bukan supermarket, bukan pula minimarket ber-AC, tapi pasar rakyat yang lantainya sebagian masih becek kalau hujan, bau bawang dan cabai bercampur jadi satu, dan geliat tawar-menawar terdengar seperti orkestra khas rakyat.

“Bu, seratus ribu dapat berapa kilo?”
“Lho, Bu, saya jualan, bukan bagi-bagi bantuan…”
(semua ketawa, lalu transaksi tetap jadi).

Dulu, pasar ini cuma setengah hari. Lewat tengah hari, lapak sudah tutup, pedagang pulang, dan pasar jadi sepi. Sekarang, entah sejak kapan, pedagang justru bertahan hingga sore hari. Pasar yang dulunya “hidup segan mati tak mau”, kini justru semakin hidup, semakin ramai.

“Katanya, dulu Pasar Suroboyo dimerger dengan Pasar Warung Lanang ini demi proyek kuliner. Kulinernya sendiri meredup, tapi anehnya, eh, justru pasar tradisional ini yang semakin hari semakin ramai.” ujar seorang warga.

Di tengah modernisasi yang menjanjikan kemudahan lewat belanja online atau swalayan 24 jam, pasar tradisional ini tetap punya nyawa. Ada wajah-wajah yang saling kenal, ada cengkerama di sela tawar-menawar, ada kesederhanaan yang membuat hidup terasa lebih dekat dengan tanah, dengan akar.

Pasar ini mengajarkan satu hal: modernisasi bisa datang dengan segala kecanggihannya, tapi selama manusia masih butuh kehangatan dalam transaksi, pasar tradisional tak akan pernah benar-benar mati.

Pasar bukan sekadar tempat jual beli,
tapi denyut nadi kota kecil ini.
Di sela bau bawang dan keringat,
hidup terasa lebih dekat walau terasa begitu menyengat.

Sambil ngopi di warung pinggir jalan, aku lihat berita online terbaru:
“Pemerintah siap gelontorkan trilyunan rupiah demi mega proyek tol Jogja-Bewen yang disinyalir akan mendongkrak perekonomian rakyat.”

Padahal, rakyat sudah lebih dulu meresmikan ekonominya sendiri-dengan gerobak, dengan tikar, dengan keringat. Di saat penjualan digital makin gencar, pedagang pasar tradisional tetap setia menyambut pembeli satu per satu. Tidak ada algoritma, hanya sapaan ramah dan senyum tulus yang jadi strategi pemasaran.

Ironisnya, proyek nasional bernilai fantastis, justru sering kali berakhir jadi plang nama berdebu atau bangunan mangkrak. Tapi lihatlah, rakyat kecil justru bertahan dengan cara sederhana: bangun subuh, jualan seadanya, pulang sore dengan sisa tenaga. Sementara yang di atas sibuk merencanakan proyek, yang di bawah sibuk menjalani hidupnya setiap hari.

Ada satu bapak tua penjual tempe yang sempat nyeletuk padaku,
“Kalau pasar sepi, saya nggak bisa makan. Kalau ramai, saya masih bisa cicil utang warung.”

Kalimat sederhana itu lebih jujur dari pidato panjang di televisi. Ia bicara sambil tersenyum, seakan sudah hafal ritme hidup: jatuh, bangun, lalu jatuh lagi—tapi tetap jalan.

Anak-anak muda yang datang ke pasar kadang hanya sekadar beli jajanan atau kopi sachet. Namun, tanpa sadar merekalah penerus yang menjaga pasar tetap relevan. Di sini, mereka tidak hanya menemukan harga murah, tapi juga kehangatan yang tak tergantikan oleh layar ponsel.

Pasar tradisional memang sering diremehkan, dianggap kuno, bau, dan semrawut. Padahal, di balik keriuhan itu, ada pelajaran tentang kesetiaan: pedagang yang setia pada dagangannya, pembeli yang setia pada langganannya, dan pasar yang setia menjadi ruang pertemuan antarwarga.

Pada akhirnya, pasar tradisional itu mirip rakyat kecil:
tak pernah masuk headline nasional, tapi selalu jadi denyut kehidupan.
Sementara proyek-proyek besar yang menelan triliunan rupiah masih sibuk cari panggung, pasar kecil tetap membuka pintunya setiap hari tanpa janji-janji palsu.

Dan mungkin, kelak sejarah hanya akan mencatat:
bukan gedung-gedung megah yang memberi makan,
melainkan tangan-tangan lusuh pedagang pasar yang setia bertahan di tengah badai modernisasi.

Menjelang sore, aku menutup buku catatan kecilku di atas meja kayu warung kopi. Pasar mulai reda, suara tawar-menawar berganti dengan derit motor dan becak yang pulang. Kopi tinggal setengah dingin, tapi hangatnya sudah cukup menemani pagi hingga siang ini.

“Wes, Dhe… wayahe mulih,” sahut penjual gorengan sambil membereskan nampan. Aku tersenyum, menutup catatan hari ini dengan doa sederhana: semoga pasar ini tetap hidup, tetap jadi napas kota kecil, di tengah dunia yang makin tergesa-gesa.

Lalu kutulis satu kalimat pamungkas, yang selalu jadi penutupku:
“Hidup itu seperti pasar tradisional—ramai, riuh, kadang bau, tapi di sanalah kita benar-benar belajar arti bertahan dan berbagi.”

Pak Dhe, Teras belakang terminal, pukul 17.00 WIB.

Sopir Angkot dan Hukum Rimba di Jalan

Jalanan di kota kecil mestinya jadi ruang berbagi, tapi kenyataannya seperti panggung besar tempat sopir angkot beraksi. Mereka melaju dengan keyakinan penuh, seolah aspal itu milik pribadi. Berhenti mendadak tanpa kode, ngetem di tengah jalur, bahkan saling salip seperti adu ayam jantan.

Aturan lalu lintas yang rapi tertulis di buku hanya jadi pajangan; yang berlaku di lapangan justru hukum rimba: siapa berani, dia menang. Dan di situlah ironi terjadi—pengguna jalan yang sopan justru sering jadi korban.

Coba tengok di jam sibuk. Jalanan menuju pasar atau sekolah berubah jadi sirkuit liar. Satu angkot bisa bikin belasan kendaraan di belakangnya mengerem mendadak hanya karena ada calon penumpang melambaikan tangan. Belum lagi aksi zig-zag tanpa sein, bikin jantung pengendara lain meloncat ke tenggorokan. Kadang mereka berhenti tepat di mulut pertigaan atau perempatan, bikin arus kendaraan macet total.

Anehnya, pemandangan ini dianggap lumrah. Aparat menutup mata, sementara pengendara sopan yang melanggar sedikit saja langsung kena tilang.

Ada yang bilang, “ya wajar, namanya juga sopir angkot, nyari makan.” Dan memang, tak bisa dipungkiri, mereka mengais rezeki dari roda empat tua yang semakin tersisih oleh transportasi daring. Dari pagi sampai malam, duduk di belakang setir, menunggu rezeki yang kadang seret.

Tapi yang bikin geram itu bukan sekadar cari nafkah, melainkan arogansi yang muncul di jalan-seakan mereka Raja Jalanan. Mau berhenti, sein kiri mendadak. Mau jalan, gas seenaknya. Sesama angkot bahkan bisa kejar-kejaran demi rebutan penumpang di jam sibuk, padahal yang jadi korban adalah pengguna jalan lain yang harus rela rem mendadak atau terseret arus kemacetan.

Di pertigaan depan Museum pun tak lepas dari ironi dan jadi saksi bisu. Di situ, angkot ngetem sampai berjam-jam, memenuhi lahan parkir dadakan. Penumpang sudah jarang, tapi sopir tetap bertahan, entah berharap rezeki jatuh dari langit atau sekadar menunggu waktu berlalu. Kota terasa sesak oleh angkot yang tak bergerak.

Yang paling bikin jengkel adalah saat kita parkir atau berhenti sebentar, rasanya sepi-tak ada yang peduli. Tapi begitu mau jalan, tiba-tiba muncul sopir atau kenek entah dari mana, langsung melambai minta jalan, seolah mereka tadi ikut mengatur. Aneh, ajaib, sekaligus menyebalkan.

Obrolan warung kopi pun jadi pelipur lara sekaligus bahan tawa getir.
“Lha wong jalannya bapaknya, kok seenak udel ngetem di tengah jalan.”
“Eh, kalau nggak gitu, nggak dapet penumpang, Bro. Mau makan apa anak-bini?”
“Terus kita yang hampir nyusruk gara-gara rem mendadak, siapa yang mikir?”
“Makanya naik angkot aja, biar nggak kesel.”
“Hahaha… naik angkot? Ntar malah jadi penonton atraksi sirkus di jalan!”

Jalan raya akhirnya jadi buku terbuka, tapi hurufnya dibaca terbalik. Yang sopan disuruh minggir, yang liar malah jadi penguasa. Sampai-sampai ada kabar lucu beredar: “Breaking News: Jalur khusus pengguna jalan santun resmi ditutup. Mulai hari ini, hanya yang bisa ngetem sembarangan dan salip zig-zag berhak melintas tanpa hambatan.”

Pada akhirnya, jalan adalah cermin. Kalau hukum rimba terus dibiarkan, yang tumbuh bukan keteraturan, melainkan keberanian tanpa arah. Dan kita semua tahu, keberanian tanpa aturan ujungnya hanya kecelakaan—bukan hanya di jalan, tapi juga dalam hidup bersama.

Pak Dhe, di pinggir perempatan Terminal, pukul 08.15 WIB.

Tukang Parkir, Antara Cari Nafkah dan Meresahkan

Kota ini seperti punya orkestra jalanan sendiri: klakson mobil, teriakan pedagang, dan tentu saja… peluit tukang parkir ilegal. Mereka hadir di setiap tikungan, entah dari mana asalnya, entah siapa yang mengangkatnya. Tapi lihatlah, begitu ada mobil berhenti, seakan alam semesta memberi panggung: tuiiitt… tuiiitt…!—dan tangan mereka bergerak lincah mengatur seolah jalan itu milik pribadi. Ironis, negara ini punya aturan, tapi yang sering berlaku justru aturan di saku celana orang-orang yang berpeluit.

Coba mampir ke pasar pagi, atau depan kantor pelayanan. Motor atau mobil berhenti, lalu dari balik gerobak mie ayam tiba-tiba muncul sosok dengan rompi kusam.

“Parkir dua ribu, Pak…” katanya, padahal tanah yang diinjak aspal milik publik.

Tak ada karcis resmi, tak ada jaminan keamanan, tapi ada rasa terpaksa yang membuat kita merogoh dompet. Kalau menolak? Siap-siap disorot tatapan tak ramah, atau ban mobil yang entah bagaimana bisa tiba-tiba kempes.

Di balik wajah keras itu, ada rumah sempit, ada anak sekolah, ada perut lapar, namun sekaligus rasa resah kita sebagai warga. Ada yang memang benar-benar menjadikan parkir sebagai satu-satunya pekerjaan. Artinya, di balik peluit itu, tidak ada kesempatan lain yang lebih baik. Ironis kan?

Katanya setiap pergantian pimpinan negara membawa harapan baru, tapi faktanya justru wajah-wajah baru tukang parkir bermunculan. Bukan di tempat parkir resmi, melainkan di trotoar sempit depan toko. Sebuah tanda bahwa janji kemajuan sering kali hanya sekadar kata, sementara orang tetap harus mencari cara bertahan hidup di antara asap knalpot.

Belum lagi sikap arogan sebagian dari mereka. Berani meminta Rp2.000,- tanpa karcis resmi, seolah-olah lahan parkir itu punya akta kepemilikan atas nama keluarga besar tukang parkir sedunia.

Malam hari di terminal pun penuh ironi: warung-warung tenda yang hanya ingin menjual kopi dan gorengan, terpaksa “berbagi” lahan parkir dadakan.

Jalan sempit yang mestinya jadi ruang lalu lintas, berubah jadi kantong uang harian orang-orang yang paling cepat meniup peluit.

Dan yang paling bikin kesal adalah momen ketika kita parkir sendiri, tanpa ada yang mengatur. Sepi, aman, santai. Tapi begitu mau cabut, tiba-tiba dari kegelapan atau balik tembok muncul tukang parkir entah dari mana. Seakan punya jurus teleportasi. Tangan langsung menadahkan, “Dua ribu, Pak…”

Inilah ironi paling absurd: kita bayar bukan untuk parkir, tapi untuk kehadiran mereka di detik terakhir.

“Eh, bro, tukang parkir sekarang tarifnya lebih update dari BBM, lho!”
“Halah, yang penting nggak pake karcis, biar kita berasa nyumbang pembangunan jalan negara khayalan.”
“Lah, kalo gitu aku mau buka lahan parkir depan rumah mertua aja ah… bayarannya doa restu.”
“Serius loh, kemarin aku fotocopy KTP seribu perak, parkir ga lebih dari 5 menit, eh, diminta bayar parkir dua ribu. Keren, kan? Itu hitungan per jam apa per detik, coba?”
“Per detik, bro. Bedanya sama kos-kosan, kalau ini kos-kos-an roda.”

Saking geramnya, ada yang sampai menulis di Media Sosial:
“Mulai hari ini, lahan parkir liar resmi diakui sebagai warisan budaya tak benda. Warga diharapkan tidak protes, karena peluit sudah menjadi alat musik tradisional.”

Peluit nyaring, bukan polisi.
Tangan melambai, bukan petugas resmi.
Bayar dengan terpaksa, bukan rela hati.
Negara diam, rakyat beradaptasi.

Pada akhirnya, kita hanya bisa tertawa getir. Di antara resah dan iba, hidup memang sering memaksa kita menerima hal-hal yang tak masuk akal. Tukang parkir ilegal hanyalah potret kecil dari sistem yang dibiarkan abu-abu. Kita pun tetap merogoh kocek, meski hati menggerutu.

Pak Dhe – sunyi sepi Terminal Ambarawa, petang hari pukul 07.45 WIB.

Kota Yang Takut Hujan

Di kota ini, hujan sudah lama berhenti jadi lagu romantis. Ia berubah jadi sirene darurat. Begitu langit sedikit gelap, orang-orang bukan menyiapkan secangkir kopi, melainkan kantong pasir dan pompa air darurat. Di media sosial, warga tak lagi menulis “akhirnya hujan turun” dengan emotikon bahagia, tapi “siap-siap begadang lagi” dengan emotikon tenggelam.

Jalan raya tak pernah benar-benar kering, tapi juga tak pernah siap basah. Begitu hujan turun, aspal jadi danau sementara. Motor mogok berbaris rapi, truk lewat seperti kapal ferry, dan pejalan kaki menjelma akrobat, melompat-lompat dari trotoar ke kursi warung demi menghindari air setinggi mata kaki.

Pasar tradisional jadi pasar apung instan. Tukang sayur berdiri di atas peti kayu, sambil teriak, “Diskon banjir, Bu! Tomat setengah harga asal mau nyemplung!” Di sekolah, anak-anak bukan lagi belajar IPA tentang siklus air, tapi praktik langsung: eksperimen mengukur arus air dengan sandal yang hanyut. Kantor pelayanan? Tetap buka. Antrian panjang, warga mengangkat celana sampai lutut, sementara pegawai berkata: “Mohon bersabar, sistem sedang banjir, eh… down maksudnya.”

Dulu, sederas apapun hujan turun, air selalu tahu jalannya. Ia mengalir ke selatan, lalu ke timur, menuju titik terendah, hingga akhirnya bermuara di Rawa Pening. Tapi sejak Jalan Lingkar dibangun, alirannya seakan kehilangan peta. Limpahan air dari pegunungan utara terjebak di selokan-selokan utama, lalu menumpuk di perumahan rendah di sisi selatan kota. Air yang dulu patuh, kini malah tersesat di halaman rumah warga.

Dulu juga, jalanan utama tak pernah sampai tergenang. Saluran peninggalan Belanda—yang semua tahu sebagai bangsa ahli air—sanggup menampung berapa pun debit hujan yang mengguyur kota. Namun kini, saluran-saluran itu diubah seenaknya. Ada yang dipersempit, ada yang ditutup, ada pula yang diurug demi pelebaran jalan. Tak heran, tiap kali hujan deras, air memilih berhenti: menggenang di titik-titik yang mampet, atau sekadar berputar-putar karena sudah tak ada jalan keluar.

Dan di tengah semua itu, kota ini seolah masih percaya satu mantra ajaib: “Ini musiman kok. Nanti juga surut.” Sayangnya, mantra itu tak bisa menyelamatkan dompet warga yang tiap tahun membeli lemari baru, kasur baru, atau motor bekas baru.

Beberapa orang di Warung Kopi asyik mengobrol:

“Lha ini kota apa akuarium, Rek?”

“Sabar, Bro. Banjir itu berkah. Bukti kota kita subur, banyak air!”

“Subur apaan. Subur kutukan iya. Kalo hujan dikit aja, ikan-ikan pada nyari rumah kontrakan.”

“Walah, enak tho. Gak usah liburan ke Banjarmasin, cukup ke pasar sini. Wis kayak naik klotok.”

“Eh, denger-denger Pemkot mau bikin wisata baru. Namanya City Rafting. Jalurnya dari Kantor Pos sampe perempatan Alun-Alun.”

“Halah, paling ujung-ujungnya kita disuruh bayar parkir perahu.”

Seperti itulah tiap kali hujan mengguyur kota, semacam bait-bait puisi:

Hujan turun, kota jadi laut
Jalan raya jadi dermaga darurat
Kita semua jadi pelaut,
Tapi gajinya tetap darat.

Lalu di Media Sosial, netizen ramai-ramai menuliskan berita khusus Edisi Hujan:

Pemerintah resmi menetapkan warna air banjir sebagai Warisan Budaya Takbenda. Mulai hari ini, warga diminta melaporkan setiap perubahan warna—apakah cokelat susu, teh pekat, atau hijau lumut—sebagai bagian dari survei tahunan.

Seperti itulah kota ini menjadi kota yang takut akan hujan. Air memang selalu mencari jalan, tapi manusia sering justru menutup jalannya.

Kota yang takut hujan hanyalah cermin: bukan salah hujan, melainkan salah cara kita menghadapinya. Ingatlah, air hanya singgah. Yang menetap adalah kebiasaan kita membiarkannya tanpa solusi.

Pak Dhe – Warung Kopi Selatan Kota, 17.45 WIB.

Trotoar Tanpa Tujuan

Catatan Hari ke-13 oleh Pak Dhe

Trotoar di kota Ambarawa bukan lagi jalur untuk pejalan kaki. Ia lebih mirip panggung improvisasi: tempat parkir motor, lapak jualan yang buka seenaknya, bahkan kadang jadi ruang tamu sementara bagi keluarga pemulung yang sekadar ingin rebah sejenak. Garis putih yang dulu digambar rapi oleh petugas kini tinggal coretan yang tak punya arti. Papan petunjuknya entah di mana, barangkali sudah lama diganti spanduk diskon cuci gudang.

Di sudut tertentu, ada pot bunga setinggi betis. Dulu barangkali dimaksudkan untuk mempercantik kota, sekarang ia hanya jadi tong sampah terbuka. Tak ada bunga, yang tumbuh justru puntung rokok, plastik bekas minuman, dan botol air mineral yang sudah remuk diinjak. Orang-orang yang lewat pun sudah malas menoleh; toh pemandangan itu sama saja tiap hari, sama seperti berita pagi yang isinya sekadar ulang tayang dari keluhan lama.

Orang kota ini sudah lama berhenti berjalan kaki. Katanya capek, katanya panas, katanya debuan. Padahal yang sesungguhnya: mereka tak pernah diberi alasan untuk mencintai langkah kaki. Trotoar yang harusnya jadi teman perjalanan justru berkhianat, berubah jadi lapak yang mengusir, atau jalur alternatif motor yang ingin menghindari macet. Dan jika ada yang nekat berjalan, ia harus siap berbagi ruang dengan mesin yang meraung dan klakson yang marah.

Pagi tadi, di depan Kantor Pos, aku melihat seorang bapak tua berjalan pelan, tas plastik di tangan, entah berisi apa. Ia mencoba melangkah di trotoar, tapi baru dua meter, sudah ada sepeda motor melompat naik dan memaksa jalan. Bapak itu menepi, wajahnya tanpa protes. Ia berhenti di tepi pot bunga kosong, duduk sebentar, lalu menyesap kopi dari gelas plastik. Kopi itu lebih hangat daripada tatapan siapa pun kepadanya. Aku ingin menegurnya, tapi entah mengapa suara tercekat. Rasanya percuma.

Di warung kopi sebelah, beberapa orang sudah biasa memperbincangkan hal ini.
“Trotoar itu kan buat jalan kaki, kok jadi parkiran?” tanya seorang bapak.
“Lha wong motor aja sekarang lebih betah di atas trotoar daripada di jalan,” jawab yang lain.

Lalu mereka tertawa getir, seolah kelucuan bisa jadi obat sakit hati. Seseorang nyeletuk,
“Jangan-jangan sebentar lagi keluar iklan: Sewa trotoar murah, harga bersahabat.”

Tawa pun pecah lagi, kali ini lebih nyaring, tapi entah mengapa justru terasa menyedihkan.

Mungkin suatu hari pemerintah akan sadar pentingnya trotoar. Tapi biasanya kesadaran itu datang hanya ketika ada tamu penting dari luar negeri. Saat itu, trotoar akan dipoles, dibersihkan, dipasang bunga plastik, bahkan dijaga Satpol PP supaya terlihat “tertib.” Begitu tamu pulang, semua kembali ke asal. Trotoar pun seperti artis sinetron: cantik hanya saat syuting, berantakan di belakang layar.

Ironisnya, kita justru sering dipaksa bersyukur. Katanya: “Setidaknya kita punya trotoar. Di kota lain malah lebih parah.”
Seakan-akan penderitaan itu lomba. Kalau ada yang lebih sengsara, berarti kita wajib bahagia. Padahal rakyat hanya ingin hak sederhana: berjalan tanpa takut diserempet motor, tanpa harus melompat-lompat menghindari genangan got.

Ah, trotoar. Kau sebenarnya bukan tanpa tujuan. Kau jadi cermin, memperlihatkan siapa yang benar-benar berjalan, siapa yang sekadar duduk di kursi empuk sambil mengumbar janji.

Aku menulis ini sambil mengingat kembali satu kalimat yang pernah kudengar: kota bisa diukur dari bagaimana ia memperlakukan pejalan kaki. Kalau itu benar, maka kota Tenggara sudah lama kehilangan nilainya. Trotoar di sini bukan lagi jalur yang mengantar siapa pun ke tujuan. Ia hanya diam, kotor, terabaikan, menunggu entah apa. Sama seperti warganya, yang sudah lama berhenti protes, sudah lama terbiasa mengalah.

Pak Dhe,
pagi buta 06.34 di depan Kantor Pos.
Tumpahan kopi di gelas plastik masih lebih hangat dari perhatian pemerintah.

Jalan Protokol dan Simpul Macet

Jalan utama Kota Ambarawa-yang dulunya dianggap sebagai jalan kebanggaan-sekarang lebih mirip ruang uji kesabaran nasional. Setiap pagi dan sore, tiap pertigaan dan perempatan berubah jadi panggung sandiwara yang sudah hafal lakonnya: kemacetan yang mengular, mobil yang tak mau saling mengalah, angkot yang berhenti mendadak seolah menantang hukum fisika, motor yang zig-zag seperti pelari sprint, dan truk yang entah kenapa selalu muncul tepat saat arus paling padat.

Di depan pasar, kekacauan punya lapisan tambahan. Angkot yang berhenti semaunya, pedagang yang menjajakan dagangan sampai ke bahu jalan, pembeli yang berhenti seenaknya untuk menawar harga cabai, ojek daring menunggu penumpang di titik paling mengganggu, semua saling menyesuaikan, bukan untuk tertib, melainkan untuk sama-sama mencari celah. Hasilnya? Macet panjang yang membuat sepuluh menit seperti satu jam.

Supermarket besar di ujung jalan memberi warna baru. Alih-alih menambah kenyamanan, justru jadi magnet antrean kendaraan. Jam pulang kerja adalah jam paling sakral: tak ada petugas yang mengatur lalu lintas, lampu merah tak lagi berfungsi selain sekadar sebaga ornamen. Siapa paling berani menyerobot, dialah yang dianggap pemenang. Ironinya, semua orang tahu besok ceritanya akan sama lagi.

Di warung kopi kecil samping jalan, dua orang duduk sambil menyaksikan lalu lintas yang tak bergerak.

“Eh, macet lagi, Bro?” kata seorang sambil menyeruput kopi.
“Iya, biasa. Jalan ini kayak warung Indomie: penuh tapi ga pernah benar-benar kenyang.”

Temannya tertawa, “Tapi heran ya, pas ada pejabat lewat, kok bisa lancar?”
Dijawab dengan cepat, “Ya jelas. Jalan ini bukan protokol untuk rakyat, tapi untuk sirine.”

Lalu keduanya terdiam sejenak, sebelum salah satunya menambahkan, “Terus kita gimana?”
Jawaban temannya pelan, “Kita ya figuran. Nunggu lampu hijau yang ga ada gunanya.”

Macet bukan soal jalan,
tapi soal siapa yang diberi jalan.
Lampu merah tak lagi melarang,
ia hanya jadi saksi kesabaran yang dipermainkan.

Hari ini, Kota Ambarawa seperti biasa, arus lalu lintas di pertigaan sebelum pasar dan perempatan Supermarket padat merayap. Penyebabnya faktor klasik: parkir sembarangan, trotoar jadi toko, dan egoisme merajalela. Pemerintah mengimbau warga untuk tetap sabar. Karena solusi nyata, masih dalam tahap wacana.

Pagi ini, jarum jam baru lewat angka tujuh lebih lima, tepat di depan pasar, jalanan sudah macet. Antrean motor mengular panjang seperti pawai tanpa musik. Klakson bersahut-sahutan, bukan untuk menertibkan, tapi sekadar melampiaskan rasa kesal. Trafficlight sekali lagi hanya jadi ornamen-hijau pun tak menjamin bisa jalan. Aneh sekali, di kota ini waktu lebih sering habis di jalan daripada di meja makan.

Di tepi jembatan dekat perempatan, obrolan warga terdengar lebih renyah daripada gorengan yang baru diangkat.

“Macetnya kayak benang kusut, tapi anehnya tiap hari dibiarkan begitu aja.”
“Iya, lampu merah cuma hiasan. Yang hijau malah jadi ajang siapa cepat dia dapat.”
“Kalau ada mobil pejabat lewat, jalanan mendadak jadi tol. Kalau kita yang lewat, jalannya jadi kayak labirin.”
“Di pasar macet, di depan supermarket macet, di pertigaan juga macet. Apa kota ini hobi koleksi macet, ya?”

Satu lagi suara dari pojok jembatan, agak absurd:
“Kalau macet ini bisa dijual, pasti kota kita sudah juara ekspor!”

Tawa pecah, pahit-manis bercampur seperti kopi tubruk. Semua sadar, macet bukan lagi masalah teknis. Ia sudah jadi budaya, diwariskan turun-temurun tanpa solusi.

Jalan protokol dan simpul macet Kota Ambarawa bak puisi satire:

Jalan sempit,
waktu habis terjepit.
Merah, hijau, kuning tak lagi beda,
semuanya cuma tanda sabar dipaksa.

Sambil mengipas koran bekas, Pak Dhe bergumam,
“Jalan sempit bisa diperlebar, macet bisa diurai… tapi kalau kesabaram.warga terus diuji tanpa jawaban, bisa-bisa yang pecah bukan lalu lintas, tapi hati orang-orang kecil di Ambarawa.”

Pak Dhe,
di bangku kayu jembatan dekat pasar,
pukul 08.20 pagi.
Orang berangkat kerja, anak sekolah terlambat, pedagang ngos-ngosan.
Kota ini bukan kurang jalan, tapi kebanyakan alasan.
Kalau macet dianggap biasa, jangan kaget kalau warganya juga terbiasa mengalah-sampai lupa bagaimana caranya menuntut hak.

Sekolah Irit, Dompet Menjerit

Catatan Hari ke-11 oleh Pak Dhe

Di tengah Kota Ambarawa, berdiri bangunan Sekolah Negeri dengan cat yang mulai pudar.
Papan namanya gagah, bertuliskan: “Sekolah Gratis, Wajib Belajar 12 Tahun”.
Kalimatnya manis, nyaris seperti janji di baliho.

Tapi setiap kali tahun ajaran baru tiba, orangtua murid mulai menghela napas panjang.
Ada daftar belanja seragam yang seakan tak ada habisnya:
seragam osis, seragam pramuka, seragam batik, seragam olahraga, seragam identitas khusus hari tertentu.
Dompet pun ikut berkeringat, meski yang berlari bukan anak-anak di lapangan, melainkan uang yang keluar deras tanpa ampun.

“Gratis apanya, Bu?” keluh seorang ibu di warung depan sekolah,
“Anakku baru daftar kemarin, katanya gratis. Eh, malah kena biaya buku paket, iuran komite, uang kebersihan, uang ekstrakurikuler.
Gratisnya cuma tulisan di spanduk.”

Di dalam kelas, guru-guru berusaha tegar dengan gaji seadanya.
Beberapa tetap penuh dedikasi, mengajar dengan hati meski kapur tulis harus patungan.
Tapi di sisi lain, ada pula yang sibuk jualan buku, paket bimbingan, bahkan seragam tambahan.
Seolah-olah ruang kelas bukan hanya tempat belajar, tapi juga pasar kecil yang penuh transaksi.

Konon katanya, masa depan negara ada di pundak para pemuda. Lantas bagaimana para calon pemuda bangsa ini akan sanggup menyangga masa depan jika sejak awal mula sekalipun sudah disuguhi drama-drama receh ala Semenanjung Korea? Entahlah…

Kembali ke sekolah. Tepat pada jam istirahat, pengeras suara berbunyi:

“Pengumuman! Semua siswa wajib membeli buku paket edisi terbaru.
Buku lama tidak berlaku, meski isinya sama. Terima kasih.”

Anak-anak terkikik, sebagian mendesah.
Seorang murid berbisik pada temannya:
“Kenapa harus beli buku baru? Bukankah matematika dari dulu 2+2 tetap 4?”
Temannya menjawab sambil tertawa getir:
“Ya, biar 2+2 itu bisa jadi 400 ribu.”

Lebih ironis lagi, sekolah negeri yang katanya murah justru kalah irit dibanding sekolah swasta sederhana.
Sekolah swasta kadang lebih jujur: terang-terangan meminta biaya, tapi jelas kegunaannya.
Sedangkan di sekolah negeri, seringkali biaya tersamar lewat iuran sukarela yang wajib.

Di luar pagar, pedagang kecil menggantungkan hidup pada jajan siswa.
Mereka hafal: setiap kenaikan biaya sekolah, jajan anak berkurang.
Dan ekonomi warung ikut menjerit.

Namun yang lebih menyedihkan: kualitas pendidikan nasional tak kunjung membaik.
Bahkan dalam banyak survei, posisinya menurun.
Mentang-mentang gratis, seolah kualitas boleh sekenanya.
Padahal anak-anak butuh ilmu, bukan sekadar seragam penuh warna.

Seorang bapak paruh baya, yang dulu alumni sekolah itu, berkata lirih sambil memandang gedung tua:
“Dulu sekolah ini kebanggaan. Gratis, sederhana, dan penuh semangat.
Sekarang? Gratis hanya di brosur, semangat berganti jadi iuran,
dan kualitas pelajaran makin ke laut.”

Pukul 10.30 pagi, tepat di warung depan sekolah, suara-suara orang tua bergaung bak lebah yang berkerumun:

“Sekolahnya memang irit, tapi dompet kami yang menjerit.”

“Kenapa ya, seragamnya banyak banget? Anak saya sekolah apa jadi model catwalk?”

“Katanya wajib belajar, tapi kalau begini rasanya wajib bayar.”

“Gratis itu bukan berarti murahan. Tolong dong, kualitas juga harus sepadan.”

Bahkan ada pula yang sampai nyinyir melantunkan syair:

Sekolah irit,
dompet menjerit.
Ilmu menipis,
spanduk manis.
Gratis di kata,
mahal di fakta.

Pak Dhe,
di bangku kayu depan warung sekolah, jam 11.15 siang.
Anak cucu masuk kelas, dompet bapak-bapak langsung terkuras.
Katanya, sekolah itu mencerdaskan bangsa.
Tapi entah mengapa, yang makin cerdas justru daftar tagihan bulanan.